Gubernur WH : Masyarakat Banten Heterogen dan Kondusif

0

HASTAGNEWS, BANTEN – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengungkapkan, Provinsi Banten merupakan wilayah yang masyarakatnya heterogen sejak masa Kesultanan Banten. Hingga saat ini situasi di Provinsi Banten cukup kondusif.

“Salah satu kelebihan Provinsi Banten, didukung oleh dua wilayah penegak hukum. Kepolisian dari Polda Banten dan Polda Metro Jaya, TNI dari Kodam Siliwangi dan Kodam Jayakarta,” ungkap Gubernur saat menerima Peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Tahun 2021 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang (Senin, 5/4/2021).

“Empat (4) tahun menjabat Gubernur, saya tidak melihat konflik sosial. Banten terkenal sebagai wilayah sejuta santri dan kiai. Saya juga melakukan pendekatan secara egaliter,” tambahnya.

Dikatakan, Provinsi Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa yang dihuni oleh berbagai suku dengan latar budaya dan bahasa yang beragam. Sejak masa Kesultanan Banten, khususnya era Sultan Hasanudin, masyarakat Banten sudah heterogen.

Secara umum lanjut Gubernur, dari delapan (8) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, karakter masyarakatnya dapat dibagi dua (2). Untuk wilayah timur atau Tangerang Raya terdiri dari : Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Sedangkan wilayah barat terdiri dari Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak.

“Penduduk Provinsi Banten, terbanyak di Tangerang Raya mencapai 60%. Hal ini karena terjadi urbanisasi, aktivitas pembanguan di sana juga tinggi. Ekspansi dari Jakarta ke BSD (Bumi Serpong Damai), serta dari Bandara Soekarno-Hatta ke wilayah barat,” ungkapnya.

“Wilayah Maja Kabupaten Lebak juga berkembang menuju kota satelit,” tambah Gubernur.

Dijelaskan, Provinsi Banten khususnya bagian utara merupakan daerah industri.

“Kemiskinan di Provinsi Banten terendah nomor dua (2) se-Pulau Jawa atau enam (6) terendah secara Nasional. Mungkin dengan teknologi informasi yang berkembang, masyarakat masih bisa produktif,” ungkap Gubernur.

Provinsi Banten, lanjut Gubernur, secara fisik disiapkan sebagai daerah penyangga atau koridor perekonomian Jakarta dan Nasional. Secara pemerintahan, Provinsi Banten berbeda dengan DKI Jakarta.

“Namun secara interaksi sosial, Provinsi Banten dengan Jakarta tidak bisa dipisahkan,” ungkapnya.

Ditegaskan, kini Provinsi Banten bukan lagi sebagai wilayah terbelakang. Perekonomian tumbuh dengan baik. Pemprov Banten juga sudah meraih penghargaan pencegahan korupsi. Provinsi Banten fokus dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang ditopang oleh sektor pertanian dan pariwisata.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga paparkan langkah-langkahnya dalam penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Banten serta mengapresiasi keterlibatan Kepolisian dan TNI yang luar biasa khususnya melalui program Kampung Tangguh.

“Saat ini animo masyarakat untuk divaksin sudah cukup tinggi. Kita harus menjadi contoh atau teladan dalam disiplin melaksanakan protokol kesehatan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Pimpinan Rombongan SSDN PPRA LXII Lemhanas Tahun 2021 Marsda TNI Arif Mustofa, mewakili Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agus Widjojo menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan Gubernur Banten beserta jajaran.

Dikatakan, Lemhanas merupakan lembaga non Kementerian di bawah Presiden dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Bertugas untuk menyiapkan calon-calon pemimpin nasional. (*)

Wagub Andika: Banten Targetkan Jadi 10 Besar Destinasi Wisata Halal

0

HASTAGNEWS, SERANG – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengungkapkan, Pemprov Banten menargetkan dapat masuk sebagai peringkat 10
besar daerah di Indonesia yang memiliki destinasi pariwisata ramah muslim. Provinsi Banten memiliki potensi pariwisata yang luar biasa banyak dan variatif, dan banyak diminati wisatawan.

“Saya berharap target Banten sebagai peringkat 10 besar daerah dengan
destinasi pariwisata ramah muslim dapat terealisasi,” kata Andika dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual pada acara Forum Dialog “Banten Menuju Destinasi Wisata Halal Dunia” yang digelar Dinas Pariwisata Provinsi Banten di Kawasan Wisata Halal Baduy Outbond, Baros, Kabupaten Serang, Kamis (25/3).

Menurut Andika, di Provinsi Banten tercatat ada setidaknya 344 jenis potensi
wisata alam seperti pantai, laut, gua, air terjun, dan gunung. Berikutnya,
591 jenis potensi wisata religi, sejarah budaya dan wisata ziarah. Serta, 231 jenis potensi wisata buatan/wisata minat khusus. “Ditambah lagi dengan potensi ekonomi kreatif masyarakat Banten yang semakin mengeliat dan menjadi salah satu sektor unggulan di masa yang akan datang,” imbuhnya.

Untuk mencapai target tersebut, kata Andika, seluruh pemangku kepentingan agar dapat mengoptimalkan 4 aspek penting yang menjadi parameter dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) yang secara resmi diluncurkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2019. Empat aspek tersebut adalah pertama, Access yang meliputi kemudahan akses udara, darat dan air baik secara regional maupun global.
Kedua, communication yang dimaksudkan agar informasi mengenai pariwisata ramah Muslim dapat dengan baik tersampaikan kepada wisatawan serta di sisi lain, juga diperlukan
edukasi stakeholder yang dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, atau forum diskusi untuk pengembangan
wisata halal di destinasi tersebut.

Ketiga, lanjut Andika, environment yang berfokus pada kedatangan wisatawan mancanegara dan domestik Muslim. Apabila wisatawan Muslim cenderung banyak, kata Andika, maka wisatawan Muslim lain akan cenderung lebih nyaman berada di destinasi.

Keempat atau yang terakhir, kata Andika, adalah ketersediaan fasilitas berupa
restoran halal, masjid, bandara, hotel dan atraksi. Menurutnya,
pelayanan ini penting bagi para wisatawan Muslim untuk dapat tetap berwisata secara bebas dan tetap dapat memenuhi kebutuhan religiusnya selama berwisata.

“Aspek sertifikasi juga menjadi isu global terkait pariwisata ramah muslim, sertifikasi ini menjadi sebuah jaminan dan sumber kepercayaan bagi wisatawan muslim,” ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata Banten Agus Setiawan dalam sambutannya mengatakan, pihaknya sengaja menggelar dialog tersebut untuk mendapatkan masukan dan berbagi strategi dengan stake holder pariwisata, baik yanh konvensional maupun wisata halal, baik di Banten maupun Nasional. “Setelah kami pelajari, Banten memiliki potensi pengembangan wisata halal yang baik karena memang basis budaya masyarakatnya yang memang relijius Islami. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika kita memproyeksikan wisata halal di Banten,” katanya.

Untuk diketahui, hadir baik secara fisik maupun virtual pada acara yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan Covid 19 yang ketat itu, Asisten Staf Khusus Wapres yang Juga Ketua Dewan Pembina Insan Pariwisata Indonesia Guntur Subagja Mahardika, Ketua Komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedi dan Ketua MUI Banten AM Romly. Berikutnya, Rektor Untirta Fatah Sulaeman, Ketua Harian PHRI Ashok Kumar, Dirut PT Banten West Java Tourism Development Poernomo Siswoprasetijo dan Founder & CEO Gaido Grup yang juga M Hasan Gaido. (*)

Pemprov Banten Dorong Peningkatan Produksi Kacang Kedelai

0

HASTAGNEWS, BANTEN – Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pertanian terus mendorong peningkatan produksi kacang kedelai untuk kebutuhan bahan baku pembuatan tempe dan tahu. Menjadi salah satu upaya Pemprov Banten agar harga kacang kedelai stabil. Saat ini harga kedelai menyentuh angka Rp.10.200 per kilogram.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus Tauchid mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan peningkatan produksi kedelai lokal dengan pemberian bantuan benih dan sarana produksi kepada petani seluas 2.050 ha. Bantuan tersebut bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat dan Pemprov Banten. Selain itu, pembinaan kepada petani secara kontinyu terus dilakukan, khususnya dalam hal penanganan paska panen.

“Kedelai lokal yang dihasilkan petani Banten memiliki ukuran yang bervariasi sehingga lebih banyak diserap oleh industri tahu. Sementara untuk industri tempe tidak dapat banyak menyerap karena memerlukan ukuran kacang yang sama. Upaya yang dapat dilakukan petani adalah melakukan sortir kedelai yang dipanen. Untuk yang berukuran besar dipasarkan ke industri tempe dan sisanya dipasarkan ke industri tahu,” kata Agus, Kamis (18/3/2021)

Pemberian bantuan benih dan sarana produksi sebenarnya sudah dianggarkan di Tahun 2020, namun karena adanya refocusing anggaran, maka bantuan tersebut kembali dianggarkan di Tahun 2021.

“Salah satu dukungan pemerintah untuk meningkatkan produksi kedelai di Banten adalah dengan memberikan bantuan benih dan sarana produksi untuk petani. Namun di Tahun 2020 ini, anggaran bantuan benih dan saprodi (sarana produksi) mengalami refocusing anggaran. Sehingga pencapaian produksi kedelai di Tahun 2020 sebagian besar berasal dari kegiatan swadaya petani,” ungkap Agus.

Terkait dengan naiknya harga kedelai kata Agus, dikarenakan saat ini masih bergantung pada kedelai impor, yang dimana harga kedelai dunia sedang mengalami kenaikan sehingga Indonesia termasuk Banten terkena imbasnya. Karenanya dibutuhkan koordinasi semua pihak untuk meningkatkan penyerapan pasar terhadap produksi kedelai lokal.

Menurut Agus, Kualitas kedelai lokal sebenarnya lebih baik karena umumnya kedelai yang tersedia adalah kedelai yang baru saja dipanen sehingga lebih segar, sementara kedelai impor biasanya sudah disimpan bertahun-tahun.

“Kedelai yang berukuran kecil sebenarnya lebih banyak mengandung protein dan rasanya lebih gurih. Selain itu, kedelai lokal merupakan kedelai asli hayati dan bukan kedelai transgenik seperti kedelai impor. Kedelai yang ditanam di negara-negara maju 80 persen adalah organisme yang telah dimodifikasi secara genetik (GMO),” kata Agus.

Selain itu, daya tarik lainnya untuk kedelai impor di kalangan pengusaha tahu tempe adalah adanya keloggaran pembayaran dari pemasok kedelai impor, selain disebabkan harga kedelai impor yang lebih murah dibandingkan kedelai lokal.

“Dengan kondisi ini diperlukan peran BUMD sebagai off taker kedelai yang dapat memutus rantai pasokan kedelai lokal sehingga harga kedelai lokal lebih bersaing di pasaran dan industri tahu tempe bisa diberikan keleluasaan pembayaran bahan baku seperti yang diberikan pemasok kedelai impor,” ujar Agus.

Terkait dengan pengembangan kedelai secara masal dan luas kata Agus, saat ini masih terkendala dengan penyediaan benih yang siap tanam karena teknologi benih kedelai masih jauh tertinggal dibandingkan dengan teknologi tanaman pangan lainnya, salah satunya adalah masa dorman benih kedelai lebih pendek yakni hanya 2 (dua) bulan, sedangkan benih lainnya seperti padi relatif panjang yakni 6 (enam) bulan

“Permasalahan lainnya selain faktor benih adalah motivasi petani menanam kedelai harus terus ditingkatkan mengingat harga jual yang diterima petani masih dibawah Rp. 7.000 per kg sementara harga over head cost minimal Rp. 7.700 per kg” jelas Agus (*)

Gubernur Banten Perpanjang PPKM Mikro

0

HASTAGNEWS, BANTEN – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) memperpanjang PPKM Mikro melalui Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dl Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 .

Lewat kebijakan itu, Gubernur Banten instruksikan kepada Bupati/Walikota se Provinsi Banten untuk mengatur PPKM yang berbasis mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.

PPKM Mikro, seperti diatur pada Diktum Kedua, dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut: Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT. Maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.

Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat satu (1) sampai dengan lima (5) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh (7) hari terakhir. Maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.

Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat enam (6 ) sampai dengan sepuluh (10) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh (7) hari terakhir. Maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.

Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari sepuluh (10) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh (7) hari terakhir. Maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup: 1. Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat; 2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat; 3. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; 4. Melarang kerumunan lebih dari tiga (3) orang; 5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB; dan 6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Pada Diktum Ketiga dijelaskan, PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat. Mulai dari Ketua RT/ RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

Untuk mekanisme koordinasi, seperti diatur pada Diktum Keempat, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko. Terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya. Khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan keputusan Kepala Desa.

Posko tingkat Desa dan Kelurahan adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu : pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan. Dalam melaksanakan fungsinya Posko tingkat Desa atau Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

Seperti diatur pada Diktum Kedelapan, Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa Iainnya. Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

PPKM Mikro dilaksanakan bersamaan dengan PPKM Kabupaten/Kota yang terdiri dari : Pembatasan tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% dan Work from Office (WFO) sebesar 50% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online.

Untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Untuk restoran, dilakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran makan/minum di tempat sebesar 50% dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Sementara untuk pusat perbelanjaan/mall dilakukan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Sementara itu untuk kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Untuk tempat ibadah diizinkan untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Demikian pula dengan kegiatan fasilitas umum dapat dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50%. Sedangkan untuk transportasi umum dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional.

Cakupan pengaturan pemberlakuan pembatasan dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota memenuhi unsur : tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional, dan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70%.

Pada Diktum Ketigabelas, selain pengaturan PPKM Mikro, agar Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan). Di samping itu memperkuat kemampuan tracking sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. (*)

Bangun Masjid At-Tarbiyah, Gubernur Banten Apresiasi Alumni SMAN 1 Ciruas

0

HASTAGNEWS, BANTEN – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengapresiasi para alumni SMAN 1 Ciruas Kabupaten Serang atas pembangunan Masjid At-Tarbiyah yang turut melengkapi sarana sekolah. Hal itu diungkap oleh Gubernur saat menerima Panitia Pembangunan Masjid At-Tarbiyah SMAN 1 Ciruas Kabupaten Serang di Rumah Dinas Gubernur Banten Jl. Jenderal Ahmad Yani No.158 Kota Serang (Senin, 15/3/2021).

“Semoga perjuangan para alumni yang sudah memberikan tenaga pikiran serta biaya dalam pembangunan masjid diridhoi Allah SWT dan menjadi ladang amal ibadah yang terus menerus,” ungkap Gubernur.

Gubernur juga berharap para alumni SMAN 1 Ciruas Kabupaten Serang terus berkontribusi dalam pembangunan Provinsi Banten.

Dalam kesempatan itu Panitia Masjid At-Tarbiyah SMAN Ciruas Kabupaten Serang Mansur melaporkan pembangunan masjid membutuhkan biaya Rp 2,5 miliar dan mampu menampung sebanyak 1.500 jamaah.

Pria yang akrab dipanggil Om Cacung itu menambahkan, Masjid At-Tarbiyah SMAN 1 Ciruas Kabupaten Serang memiliki dua (2) lantai.

“Merupakan hasil donasi yang dilakukan oleh seluruh alumni SMAN 1 Ciruas beserta para dermawan,” ungkapnya.

Dikatakan, Masjid At-Tarbiyah dibangun selama kurang lebih depalan (8) bulan lamanya. Berkat kepercayaan yang diberikan oleh seluruh alumni, dewan guru serta orang tua siswa. Akhirnya pembangunan Masjid At-Tarbiyah berjalan lancar.

“Semoga Masjid At-Tarbiyah memberikan manfaat terhadap para siswa, pendidik, dan masyarakat sekitar,” pungkasnya. (*)

Gubernur Banten Dukung Muktamar Mathlaul Anwar Ke-20

0

HASTAGNEWS, BANTEN – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mendukung pelaksanaan Muktamar Mathlaul Anwar Ke-20 Tahun 2021 yang bakal digelar di Bogor. Hal itu diungkap oleh Gubernur saat menerima Panitia Muktamar Mathlaul Anwar Ke-20 di Rumah Dinas Gubernur Banten Jl Jenderal Ahmad Yani No. 158 Kota Serang (Senin, 15 Maret 2021).

“Semoga pelaksanaan Muktamar Mathlaul Anwar Ke-20 berjalan lancar. Amin,” ungkap Gubernur.

Dikatakan, Mathlaul Anwar hingga saat ini terus menorehkan kemajuan bagi masyarakat Provinsi Banten pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Saat ini Mathlaul Anwar telah memiliki perwakilan di 32 Provinsi. Sebanyak 1.700 Madrasah bernaung di bawah Mathlaul Anwar.

Dalam kesempatan itu, Gubernur mendukung usulan KH. Mas Abdurrahman
salah satu pendiri Mathlaul Anwar sebagai Pahlawan Nasional.

“KH. Mas Abdurrahman adalah Figur yang harus dicontoh oleh generasi muda sekarang, terutama kalangan Mathlaul Anwar yang sudah menyebar ke seluruh Nusantara,” ungkapnya.

“Saya yakin karya-karya beliau pasti banyak, akan kita berikan tempat di Museum Banten agar dapat dibaca oleh masyarakat Banten,” tambah Gubernur.

Sebagai informasi, Muktamar Mathlaul Anwar Ke-20 bakal digelar pada 1 – 3 April 2021 di Bogor. (*)

Dilapori Wagub Andika Stunting di Banten Turun ke 23%, Menko PMK: Bagus, di Bawah Rata-rata Nasional

0

HASTAGNEWS, CILEGON – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia & Kebudayaan Muhadjir Effendy mengapresiasi angka stunting Provinsi Banten yang berhadil ditekan menjadi 23 persen pada tahun 2019 lalu. Menurutnya, angka tersebut sudah di bawah angka rata-rata Nasional yang sebesar 26 persen.

“Tadi dilapori Pak Wagub (Wagub Banten Andika Hazrumy) stunting di Banten turun menjadi 23 persen. Itu bagus, di bawah rata-rata Nasional yang sekitar 26 persen,” kata Muhadzir kepada pers usai bertatap muka dengan keluarga yang memiliki balita stunting di kantor Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Jumat (12/3).

Muhadjir tengah melakukan kunjungan kerja ke Kota Cilegon, dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Mikro. Dalam kunjungan tersebut, Muhadjir didampingi oleh Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dan Walikota Cilegon Helldy Agustian.

Dikatakan Muhadjir, kunjungannya ke Kelurahan Masigit tersebut sengaja dilakukan untuk mengetahui bagaimana kelurahan tersebut berhasil menekan angka stunting pada balita. “Jadi rupanya memang di sini kerjasama dan kordinasi dari stakeholder stuntingnya berjalan baik. Kordinasi puskesmas, perangkat kelurahan sampai bidannya berjalan,” paparnya.

Lebih jauh Muhadjir mengungkapkan, taget percepatan penurunan prevalensi stunting atau kekerdilan pada anak di Indonesia yang ditetapkan sebesar 14 persen pada tahun 2024 mendatang bukanlah sebuah pekerjaan yang ringan. Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menjadi Ketua Pelaksanaan program percepatan tersebut.

Dalam mencapai target penurunan prevalensi stunting tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan berperan sebagai koordinator program di mana Kepala BKKBN akan bertindak sebagai ketua pelaksana. BKKBN yang memiliki infrastruktur organisasi hingga ke tingkat daerah nantinya juga akan dibantu oleh kementerian dan lembaga yang berkaitan.

“Jadi BKKBN memegang kendali pencegahan stunting saat ini. Bukan wilayahnya Kementerian Kesehatan lagi,” katanya.

Sebelumnya dalam acara tatap muka dengan keluarga yang memiliki balita stunting di kantor Kelurahan Masigit tersebut, Andika melaporkan kepada Muhadjir, penanganan gizi buruk (stunting) Pemerintah Provinsi Banten berhasil menekan angka stunting dari 29,6 % pada tahun
2017 menjadi 23,4 % pada tahun 2019. “Adapun untuk peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu untuk konvergensi stunting
terdapat sebanyak 32 kegiatan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten
Serang 3 desa dan Kab Pandeglang 5 desa,” ungkapnya.

Untuk
tenaga kesehatan Bidan sendiri sebagai bagian dari upaya menekan stunting, kata Andika, di Provinsi Banten terdapat sebanyak
6.911 Bidan dengan rincian Kota Cilegon 331 orang, Kota Serang 568 orang, Kota Tangerang
949 orang, Kota Tangsel 801 orang dan Kabupaten Lebak 1.201 orang. Berikutnya, Kabupaten Pandeglang 936 orang,
Kabupaten Serang 780 orang dan Kabupaten Tangerang 1.345 orang.

Untuk diketahui, kunjungan kerja Muhadjir di Kota Cilegon tersebut diawali dengan meninjau lokasi isolasi mandiri di Perumahan Taman Cilegon Indah, dimana terdapat sebuah UMKM konveksi dinyatakan semua karyawannya yang berjumlah 11 orang positif covid 19.

Menurut Muhadjir, isolasi mandiri dalam kerangka PPKM Mikro seperti yang dilakukan UMKM di Cilegon tersebut sudah sangat tepat. “Jadi sekarang itu kita mulai dari lingkup yang kecil, kalau harus isolasi ya lingkup RT, RW. Kalau (lingkup) besar ya malah repot,” katanya.

Andika sendiri menjelaskan, kunjungan Muhadzir ke Kota Cilegon tersebut secara umum memang terkait dengan evaluasi dan monitoring pelaksanaan PPKM Mikro. Namun demikian, secara khusus sebagai Menko PMK, Muhadjir dalam kunjungannya juga ingin secara spesifik memonitor penanganan stunting, di mana dikhawatirkan angka stunting akan kembali naik atau sulit ditekan di masa pandemi covid 19 ini. (*)

Provinsi Banten Masuki Zona Risiko Rendah Covid-19

0

HASTAGNEWS, BANTEN – Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar mengungkapkan, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, swasta dan masyarakat Provinsi Banten aktif melakukan langkah-langkah dalam penanganan pandemi Covid-19. Semua pihak bekerjasama melakukan langkah dalam menangani pandemi. Hal itu diungkap Sekda saat mewakili Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dalam Gerakan Bersama Sukseskan Program Vaksinasi Nasional Bersama Kementerian Kesehatan dan Grab Indonesia, bertempat di ICE (Indonesia Convention Exhibition) Jl. BSD Grand Boulevard Raya No. 1 Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang (Sabtu, 13/3/2021).

“Diharapkan, semua langkah yang dilakukan hingga pelaksanaan vaskinasi Covid-19 mampu mengurangi dan mengakhiri pandemi Covid-19,”ungkap Sekda Al Muktabar.

Dijelaskan, situasi pandemi Covid-19 di Provinsi Banten dengan delapan (8) Kabupaten/Kota saat ini relatif terkendali. Provinsi Banten terus melakukan langkah-langkah apa yang menjadi arahan dan mandatori dari Pemerintah Pusat.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengungkapkan, dalam satu (1) bulan ini, meski fluktuatif, kasus Covid-19 di Provinsi Banten cenderung menurun. Dari Zona Merah kini sudah menjadi Zona Kuning, zona risiko rendah.

“Dengan percepatan vaksinasi ini, semoga cepat turun,” ungkapnya.

Sementara itu Menteri Ristek Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, peristwa hari ini dirinya melihat adanya inovasi dalam pelayanan publik oleh anak muda. Pelayanan dengan sistem yang rapi dan ditunjang dengan sistem digital mampu menyempurnakan layanan manual.

“Kalangan muda nantinya akan memberikan layanan publik yang semakin baik. Program penanganan pandemi Covid-19 yang tepat akan mempercepat program pemulihan ekonomi,” tegasnya.

Ditambahkan, untuk mencapai herd immunity, Indonesia membutuhkan 360 juta dosis vaksin Covid-19.

Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, Kementerian Kesehatan tidak mungkin melaksanakan program penanganan Covid-19 secara eksklusif tapi harus inklusif. Merajut kebersamaan mengerahkan modal sosial yang dimiliki Pemerintah Daerah, Swasta, TNI, Polri, masyarakat untuk mampu berkolaborasi.

“Rakyat harus disadarkan terhadap keterbatasan penyediaan vaksin Covid-19. Sehingga pemberian vaksin berdasarkan risiko prioritas, khususnya tenaga kesehatan dan lansia,” ungkap Menkes.

Menkes juga berpesan, setelah mendapatkan vaksin Covid-19 disiplin protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Karena tujuan vaksinasi adalah untuk menghasilkan antibodi sehingga penularan Covid-19 tidak banyak.

“Tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan,” tegasnya.

Kegiatan vaksinasi ini diikuti oleh masyarakat Lansia dan masyarakat transportasi di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Dalam dua hari, kegiatan ini menargetkan mampu memberikan vaksinasi kepada 8.500 orang.

Turut hadir : Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani, Danrem 052/Wijaya Krama Brigjen TNI Purwito Hadi Wardhono, Forkopimda Kabupaten Tangeran, Forkopimda Kota Tangerang Selatan, Presdir Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata, Managing Director Good Doctor Indonesia Danu Wicaksana, serta para tamu undangan. (*)

Tingkatkan Kewaspadaan Masyarakat, Gubernur WH Tetapkan Pergub PPKM Berbasis Mikro

0

HASTAGNEWS, BANTEN – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi Banten melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi Banten.

Pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro dalam rangka meningkatkan kewaspadaan masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan terhadap penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sehingga perlu peranan tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro. Selain itu, Pergub Nomor 7 Tahun 2021 juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease-19.

Pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro, seperti yang diatur pada Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah dalam memberlakukan PPKM Mikro di Daerah dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT sebagai berikut : Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT. Maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.

Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat satu (1) sampai dengan lima (5) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh (7) hari terakhir. Maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.

Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat enam (6 ) sampai dengan sepuluh (10) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh (7) hari terakhir. Maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.

Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari sepuluh (10) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh (7) hari terakhir. Maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup: 1. Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat; 2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat; 3. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; 4. Melarang kerumuman lebih dari tiga (3) orang; 5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB; dan 6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumuman dan berpotensi menimbulkan penularan.

Seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3), pertimbangan pengaturan pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro disusun oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Pemberlakuan mempertimbangkan unsur ayat (2) : a. Tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional; b. Tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional; c. Tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional; dan d. Tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU)dan ruang isolasi di atas 70%.

Sesuai ketentuan Pasal 7, pada PPKM Berbasis Mikro, dilaksanakan Pembatasan tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% dan Work from Office (WFO) sebesar 50% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online.

Untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Untuk restoran, dilakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50% dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Sementara untuk pusat perbelanjaan/mall dilakukan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Sementara itu untuk kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Untuk tempat ibadah diizinkan untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Demikian pula dengan kegiatan fasilitas umum dapat dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50%. Sedangkan untuk transportasi umum dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional.

Dalam Pergub ini, Gubernur Banten juga menginstruksikan Pemerintah Kabupaten/Kota agar lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan dengan membagikan dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan.

Pemerintah Kabupaten/Kota agar memperkuat kemampuan tracking sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment. Termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan yakni : tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina. Melakukan koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. (*)

Gubernur Banten Ajak Para Guru Menjadi Teladan Disiplin Protokol Kesehatan

0

HASTAGNEWS, BANTEN – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengajak para kepala sekolah dan guru untuk menjadi teladan dalam pelaksanaan disiplin protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Hal itu diungkap oleh Gubernur dalam Pertemuan Dengan Para Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SKh Negeri se- Kabupaten Tangerang di SMK Negeri 7 Kota Tangerang Jl. Perum Dasana Indah Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang (Jum’at, 12/3/2021).

“Para guru juga punya tanggung jawab untuk mengedukasi dan teladan dalam memutus mata rantai Covid-19. Menjadi teladan di rumah, di lingkungan masyarakat, dan anak-anak murid,” ungkap Gubernur.

“Semua harus punya tanggung jawab untuk memutus mata rantai penularan dan penyebararan Covid-19,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengajak para kepala sekolah dan guru untuk menuntaskan urusan pendidikan dalam RPJMD Provinsi Banten 2017 – 2022.

“Bersama kita selesaikan urusan pendidikan. Kita dedikasikan untuk anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa,” ungkapnya.

“Pemprov Banten tetap berkomitmen pada urusan pendidikan,” tambah Gubernur.

Ditegaskan, pihaknya tidak mau lagi ada SMA/SMK Negeri yang numpang di sekolah lain. Pemprov Banten akan membangun sekolah yang berstandar. Jika terjadi kekosongan kepala sekolah, harus segera diisi.

“Pemprov Banten membangun sekolah di wilayah yang terjadi kekosongan. Membangun sekolah sesuai dengan rasio kebutuhan, antusiasme masyarakat, dan kebijakan pemerintah,” ungkap Gubernur.

Gubernur juga menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan para guru sehingga tidak berpikir macam-macam lagi selain untuk mendidik para siswa. Gubernur juga meminta para kepala sekolah untuk memperhatikan infrastruktur sekolah, para guru, kurikulum, hingga dana BOS.

“Ajak orang tua murid untuk bicara. Didik para murid seperti mendidik anak-anak kita sendiri,” ungkapnya.

Untuk sekolah tatap muka, dijelaskan Gubernur, setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bahwa sekolah tatap muka boleh dibuka pada daerah Zona Hijau tapi tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat.

“Akan merasa lebih aman lagi, kalau para guru dan murid sudah mendapatkan vaksinasi dan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan,” pungkasnya.

Selanjutnya Gubernur meresmikan Gedung Hotel Sapta yang kini telah berubah menjadi COE (Center Of Excelent) SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang.

Pertemuan yang diikuti oleh 43 orang Kepala Sekolah SMA, SMK, SKh Negeri se- Kabupaten Tangerang itu juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Provinsi Banten Tabrani beserta jajaran, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Banten Beni Ismail. (*)