Bantu dan Berdayakan Penyandang Disabilitas, Pemprov Banten Bagikan Kaki Palsu

0

ADVERTORIAL

HASTAGNEWS, BANTEN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Banten H. Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten H. Andika Hazrumy berkomitmen untuk membangun Provinsi Banten dari berbagai lini. Salah satunya adalah dengan memberikan perhatian lebih terhadap penyandang disabilitas dengan menyerahkan bantuan kaki palsu. Hal itu sebagai dorongan untuk membantu dan memberdayakan mereka agar lebih mandiri.

Seperti yang dilakukan Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) yang secara simbolis menyerahkan bantuan kaki palsu ke para penyandang disabilitas. Penyerahan dilakukan di Rumah Dinas Gubernur Banten Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 158, Kota Serang, Rabu (2/6/2021).

“Kita punya tugas-tugas untuk membela dan memberdayakan mereka (penyandang disabilitas-red),” tegas Gubernur.

Dikatakannya, manusia memiliki rezeki yang beda-beda namun demikian, harus selalu tawakal kepada Allah SWT. “Kita harus bersyukur masih hidup untuk beribadah, berdoa, dan berikhtiar. Insya Allah diijabah,” ungkap Gubernur.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengajak para penyandang disabilitas dan yang hadir untuk bisa dan selalu bersyukur kepada Allah SWT. Gubernur juga menegaskan, terkait bantuan sosial dan bantuan modal Insya Allah masih bisa. “Karena ini juga dialami orang lain. Penyandang disabilitas yang memang membutuhkan bantuan kaki palsu dan yang saat ini sedang sekolah. Insya Allah akan kita bantu biaya pendidikannya,” ungkapnya. Tak hanya memberi bantuan kaki palsu, Gubernur selanjutnya langsung memberi bantuan tunai sebesar Rp2 juta kepada penyandang disabilitas yang hadir.

Bukan kali itu saja penyerahan kaki palsu dilakukan. Gubernur juga melalukan hal serupa pada Senin (7/6/2021). Kali ini penyerahan secara simbolis menyerahkan bantuan kaki palsu kepada 4 (empat) orang penyandang disabilitas dari PT Angkasa Pura (AP) II. Pada kesempatan itu, Gubernur juga menerima bantuan 1 (satu) Unit Mobil Ambulan dari PT AP II untuk Pemerintah Provinsi Banten. Serah terima digelar di Rumah Dinas Gubernur Banten Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 158, Kota Serang.

Secara keseluruhan, bantuan kaki palsu dari PT Angkasa Pura II itu berjumlah 56. Sementara bantuan mobil ambulans yang diserahkan ke Pemprov Banten merupakan unit dengan fasilitas VIP rescue. Bantuan itu merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsiblity (CSR).  “Saya ucapkan terima kasih kepada PT Angkasa Pura II  yang turut serta dalam mendukung program pemerintah. Baik dalam penanganan Covid-19 maupun pemberian bantuan untuk masyarakat Banten,” ungkap Gubernur.

Gubernur berharap, PT Angkasa Pura II bisa menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain dalam mendukung program pemerintah.

“Memberikan bantuan untuk kemanusiaan sangat dianjurkan dalam agama kita yang harus kita praktikkan dalam kehidupan kita. Setiap orang memang memiliki nasib yang berbeda, tapi ibadah jangan pernah lupa. Karena hanya Allah tempat kita bermohon, tempat kita meminta kekuatan,” kata Gubernur saat berbincang dengan salah satu penerima bantuan kaki palsu. Sama seperti sebelumnya, kepada para penyandang disabilitas Gubernur juga memberikan bantuan khusus berupa uang tunai serta memberikan pesan agar terus semangat dalam menjalani hidup.

Dalam kesempatan itu, Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Wiweko Probojakti mengungkapkan, bantuan kaki palsu yang diberikan untuk masyarakat Banten sebanyak 56 pasang. “Kami juga telah mengalokasikan untuk pembelian mobil ambulans dengan standar VIP rescue sebagai bagian dari tanggung jawab kami dalam mendorong program pemerintah yang tengah berjuang dalam memerangi Covid-19. Semoga ini bermanfaat dan bisa membantu masyarakat Banten,” pungkas Wiweko.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana mengungkapkan, sepanjang tahun 2021 Dinsos Provinsi Banten memberikan bantuan kaki palsu kepada 18 orang penyandang disabilitas. Ditambahkannya, Dinsos Provinsi Banten juga memberikan bantuan pelatihan usaha.  Diantaranya keterampilan menjahit, servis hp serta keterampilan memijat.

Sebagai informasi, secara simbolis bantuan kaki palsu pada pembagian di Rabu (2/6/2021) diterima oleh Najiyah (penjahit pakaian), M Ikbal (siswa SMA), Marzuki (penjahit), Firman (kenek mobil) serta Burhan (pedagang aksesori dan mainan). (Advertorial)

Tahun 2020, Pemprov Banten Alokasikan Rp407 Miliar Untuk Pendidikan Gratis

0

ADVERTORIAL

HASTAGNEWS, BANTEN – Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada masa pemerintahan Gubernur H. Wahidin Halim dan Wakil Gubernur H. Andika Hazrumy menjadikan Pendidikan sebagai prioritas pembangunan, yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017-2022. Dalam RPJMD 2017-2022 disebutkan Visi Provinsi Banten adalah Banten Yang Maju, mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Provinsi Banten sebagai berikut :

  1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
  2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
  3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
  4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;
  5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Dalam mewujudkan misi ketiga, yaitu meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas, salah satu programnya adalah memberikan Pendidikan gratis bagi siswa/i SMA/SMK/SKh negeri di Provinsi Banten. Pendidikan Gratis adalah program untuk membebaskan beban orangtua/wali dari biaya Pendidikan melalui sharing dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada tahun 2020, kondisi negara mengalami pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tidak terkecuali di Provinsi Banten. Pandemi tersebut, mengganggu semua aktivitas, baik ekonomi, pendidikan, pariwisata, bahkan hingga menyebabkan batalnya sejumlah kegiatan strategis yang harus mengalami refocusing anggaran.

Namun, Gubernur H. Wahidin Halim dan Wakil Gubernur H. Andika Hazrumy tidak mengganggu program Pendidikan gratisnya, meski kondisi pandemic Covid-19. Program ini tidak tersentuh refocusing.

Untuk mewujudkan Pendidikan gratis, pada tahun 2020 Pemprov Banten mengalokasikan dana mencapai Rp756.329.662.526 untuk BOS. BOS tersebut berasal dari Pemprov Banten atau BOS daerah senilai Rp407.538.678.000 dan BOS nasional senilai Rp348.790.984.526.

Dana BOS yang didistribusikan pemerintah pusat dan Pemprov Banten tersebar ke 239 SMAN, SMKN, dan SKh di delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten.  Di wilayah Kepala Cabang Dinas (KCD) Lebak terdapat sebanyak 15 SMKN yang mendapatkan BOS daerah dan BOS nasional senilai Rp43,6 miliar, SMA sebanyak 36 sekolah dengan nilai Rp66,8 miliar dan SKh negeri sebanyak 3 sekolah senilai Rp2,8 miliar.

Di wilayah KCD Pandeglang terdapat sebanyak 14 SMKN senilai Rp49 miliar, 19 SMAN senilai Rp53,7 miliar dan SKh negeri 1 senilai Rp1,3 miliar.

Di wilayah KCD Serang Cilegon (Seragon) terdapat sebanyak 23 SMKN senilai Rp89,5 miliar, SMAN 40 senilai Rp116,6 miliar, dan SKh 2 sekolah senilai Rp2,4 miliar.

Di wilayah KCD Kabupaten Tangerang sebanyak 12 SMKN senilai Rp79 miliar, SMAN 30 senilai Rp104 miliar dan SKh 1 senilai Rp1 miliar. Sedangkan di wilayah KCD Kota Tangerang dan Tangerang Selatan sebanyak 16 SMKN senilai Rp61 miliar, SMAN sebanyak 27 senilai Rp84,5 miliar dan tidak ada SKh negeri.

Sebagai dasar pengalokasian dana BOS daerah, Gubernur Banten, H Wahidin Halim telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Khusus Negeri.

Pertimbangan diterbitkannya Pergub Nomor 31 tersebut, kata Gubernur Banten, Wahidin Halim, dalam pergub tersebut, bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas.

Pertimbangan kedua, bahwa untuk mendukung perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi Satuan Pendidikan Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan satuan Pendidkan Khusus Negeri, pemerintah daerah mengalokasikan pendidikan gratis.

Program Pendidikan gratis sebagaimana diatur dalam Pergub Nomor 31 tahun 2018 adalah program untuk membebaskan beban orangtua/wali melalui sharing dana bantuan operasional sekolah yang bersumber dari APBD dengan program pendidikan menengah universal (PMU) yang dananya bersumber dari APBN.

Pendidikan gratis sebagaimana diatur dalam pergub adalah program untuk membebaskan beban orang tua/wali dari biaya pendidikan melalui sharing dana bantuan operasional sekolah yang bersumber dari APBD dengan program pendidikan menengah universal (PMU) yang dananya bersumber dari APBN.

Pada tahun 2020, Gubernur H. Wahidin Halim menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2020 tentang Pendidikan Gratis pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan SEkolah Khusus Negeri.

Pertimbangan Gubernur menerbitkan pergub tersebut adalah dalam rangka mewujudkan misi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yaitu peningkatan akses dan mutu pendidikan. Untuk merealisasikan misi tersebut, Pemprov Banten perlu memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan gratis. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan gratis dilakukan bagi Satuan Pendidikan Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri.

Pertimbangan lain, Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemenuhan kebutuhan pada satuan pendidikan dimaksud, sehingga perlu dicabut; dan berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendidikan Gratis pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri.

Penerbitan peraturan gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pengelolaan program pendidikan gratis dalam upaya memberikan perluasan kesempatan dan akses masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang bermutu di daerah; sebagai dasar penyelenggaraan program pendidikan gratis secara tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan bebas dari penyimpangan. Sedangkan, tujuan diterbitkannya pergub adalah sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan program pendidikan gratis.

Adapun ruang lingkup pergub ini meliputi perencanaan; pelaksanaan program; larangan; kewajiban; sanksi; pembinaan dan pengawasan; dan peranserta masyarakat.

Sasaran penerima pelaksanaan program pendidikan gratis sebagaimana diatur dalam pergub adalah SMAN, SMKN, dan SKh Negeri di daerah. Oleh karena itu, SMAN, SMKN, dan SKh Negeri wajib membebaskan orang tua/wali peserta didik dari beban biaya pendidikan. Beban biaya pendidikan tersebut tidak termasuk biaya pribadi peserta didik.  

Perihal kewajiban dalam pelaksanaan program pendidikan gratis diperkuat dalam BAB VI pasal 16. Dalam ketentuan tersebut disebutkan setiap satuan pendidikan sebagai pelaksana program pendidikan gratis wajib membebaskan orang tua siswa dari pungutan belanja operasional satuan pendidikan; serta membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun BOS adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar yang terdiri atas biaya personal dan biaya non personal.

Peraturan gubernur dimaksudkan, sebagai dasar pengelolaan dana pendidikan gratis agar tepat sasaran dalam pemanfaatan dana pendidikan gratis dalam mendukung perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi satuan pendidikan menengah atas negeri dan satuan pendidikan khusus negeri. (Advertorial)

Gubernur Banten Kembali Memperpanjang PPKM Mikro

0

HASTAGNEWS, BANTEN – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) kembali memperpanjang status PPKM Mikro terhitung sejak tanggal 1 s.d 14 Juni 2021. Hal itu tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Dalam instruksi tersebut dikatakan PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi di tingkat RT (Rukun Tetangga), yakni Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT. Maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.

Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat satu (1) sampai dua (2) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh (7) hari terakhir. Maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.

Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat tiga (3 ) sampai dengan lima (5) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh (7) hari terakhir. Maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.

Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari lima (5) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh (7) hari terakhir. Maka skenario pengendaliannya yaitu dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat, menutup rumah ibadah, melarang kerumunan lebih dari tiga (3) orang, membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB dan meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Selanjutnya, PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat. Mulai dari Ketua RT/ RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

Posko tingkat Desa dan Kelurahan menjadi Posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan. Dalam melaksanakan fungsinya Posko tingkat Desa atau Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam instruksi tersebut juga dikatakan, PPKM Mikro dilaksanakan bersamaan dengan PPKM Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pembatasan tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% dan Work from Office (WFO) sebesar 50% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online dan luring (offline) atau tatap muka, untuk perguruan tinggi/akademi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati/Walikota, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Untuk restoran, dilakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran makan/minum di tempat sebesar 50% dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Sementara untuk pusat perbelanjaan/mall dilakukan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Untuk tempat ibadah diizinkan untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Demikian pula dengan kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Walikota. Untuk kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25 % dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat; dan dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.

Selanjutnya, untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pada Hari Libur/Hari Libur Nasional Tahun 2021 Gubernur menintruksinakan Pemerintah Kabupaten/Kota mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan dengan menerapkan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas) dan 3T (testing, tracking dan treatment).

Pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman berbayar dan indoor, diwajibkan untuk menerapkan screening test antigen/genose. Untuk outdoor, dilakukan penerapan protokol kesehatan ketat.

Khusus untuk wilayah yang masuk dalam Zona Oranye dan Zona Merah, kegiatan masyarakat di fasilitas umum/ tempat wisata/ taman dilarang dan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Daerah. Dan apabila terdapat pelanggaran, dilakukan penegakan hukum dalam bentuk penutupan.

Kemudian, dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu maka harus dilakukan karantina selama 5 (lima) hari di posko Desa/Posko Kelurahan dengan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan tersebut. (*)

Timsel Buka Pendaftaran Calon Anggota KPID Banten

0

HASTAGNEWS, BANTEN – Tim seleksi (Timsel) Pemilihan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten membuka pendaftaran calon anggota KPID periode 2021-2024. Pendaftaran dimulai 7 Juni hingga 6 Juli 2021.

Ketua Timsel calon anggota KPID Provinsi Banten, Zakaria Syafe’i menyampaikan beberapa ketentuan dalam pendaftaran calon anggota KPID tersebut. Ia menyebutkan, berkas pendaftaran dapat dikirimkan melalui Pos atau secara langsung ke Sekretariat Tim Seleksi Pemilihan Calon Anggota KPID Provinsi Banten, di Kantor KPID Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani Blok F No. 1 Curug Kota Serang 42171 pada hari dan jam kerja, paling lambat tanggal 6 Juli 2021.

Adapun persyaratan umum adalah warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; berpendidikan sarjana atau yang setara; sehat jasmani dan rohani; berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran; tidak terkait langsung dan tidak langsung dengan kepemilikan media massa; bukan anggota legislatif dan yudikatif; bukan pejabat pemerintah; dan nonpartisan.

Sedangkan, persyaratan khusus, pendaftar diharuskan menyertakan dokumen-dokumen persyaratan khusus sebagai berikut, surat pendaftaran sebagai calon calon Anggota KPID Provinsi Banten Periode 2021-2024; daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah; pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak empat lembar; makalah yang berisi visi, misi tentang penyiaran dengan tema “Menyongsong Digitalisasi Penyiaran di Provinsi Banten,” Makalah ditulis dengan jenis huruf (font) Time New Roman, ukuran font 12, spasi 1,5 berjumlah 7-10 halaman, kertas ukuran A4.

Selanjutnya, fotokopi KTP, surat pernyataan kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; surat pernyataan tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan media massa; surat pernyataan nonpartisan/tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik; surat dukungan dari organisasi kemasyarakatan; surat keterangan sehat dari dokter; surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian; surat izin atasan bagi ASN; surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu.

Formulir pendaftaran dan syarat pendaftaran lainnya dapat diunduh di website: http://bantenprov.go.id/. “Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kusma Supriatna (0878-1832-6172). Serang,” kata Zakaria.
Tim Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten Periode 2021 – 2024 dibentuk berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Banten Nomor : 16.1/01/DPRD/2021 Tentang Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Provinsi Banten Periode Tahun 2021 – 2024. Terdiri dari Prof. Dr. H. Zakaria Syafe’i, M.Pd, Kusma Supriatna, S.Sos., M.I.Kom., Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M.Si., Muhibudin, M.Si., Ade Bujhaerimi, M.Pd. (*)

Gubernur WH : Singkong Bisa Menjadi Makanan Pengganti

0

HASTAGNEWS, BANTEN – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengungkapkan, selama ini masyarakat memanfaatkan singkong sebagai makanan pengganti nasi. Singkong turut menjadi penopang ketahanan pangan masyarakat.

“Selama ini, singkong bisa menjadi makanan pengganti nasi (beras, red). Bisa diolah menjadi bermacam-macam aneka makanan,” ungkap Gubernur saat melakukan Panen Singkong di Kawasan Sistem Pertanian Terpadu (Sitandu) Dinas Pertanian Provinsi Banten Jl Syech Nawawi Al-Bantani, Kp Kembang, Curug, Kota Serang (Rabu, 2/6/2021)

Meski demikian, lanjut Gubernur, dirinya tidak berharap singkong menjadi makanan utama masyarakat.

“Nasi atau beras tetap menjadi makanan utama masyarakat,” ungkapnya.

Gubernur juga berharap komoditas singkong bisa dikembangkan seperti komoditas agrobisnis lainnya.

Di Kawasan Sitandu, saat ini Dinas Pertanian Provinsi Banten mengembangkan singkong mentega, singkong koneng, singkong thailand, dan singkong roti. Di lahan ini, satu batang pohon singkong mampu menghasilkan 4 – 6 kg.

Dalam kesempatan itu, turut pula ditampilkan aneka olahan pangan berbahan dasar singkong. Di antaranya : getuk, ketimus, comro, misro, serta singkong rebus thailand.

Turut hadir : Sekda Al Muktabar serta para kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten. (*)

Gubernur Banten : Tugas Kita Untuk Membantu Dan Memberdayakan Penyandang Disabilitas

0

HASTAGNEWS, BANTEN – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) secara simbolis menyerahkan Bantuan Kaki Palsu ke penyandang disabilitas di Rumah Dinas Gubernur Banten Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 158, Kota Serang (Selasa, 2/5/2021).

“Kita punya tugas-tugas untuk membela dan memberdayakan mereka (penyandang disabilitas, red),” ungkap Gubernur.

Dikatakan, manusia memiliki rejeki yang beda-beda Namun demikian, harus selalu tawakal kepada Allah SWT.

“Kita harus bersyukur masih hidup untuk beribadah, berdoa, dan berikhtiar. InsyaAllah diijabah,” ungkap Gubernur.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengajak para penyandang disabilitas dan
yang hadir untuk bisa dan selalu bersyukur kepada Allah SWT.

“Karena ini juga dialami orang lain,” ungkapnya.

Gubernur juga menegaskan, terkait bantuan sosial dan bantuan modal Insya Allah masih bisa.

“Penyandang disabilitas yang memang membutuhkan bantuan kaki palsu dan yang saat ini sedang sekolah. Insya Allah akan kita bantu biaya pendidikannya,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur langsung memberi bantuan tunai sebesar Rp 2 juta kepada penyandang disabilitas yang hadir.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana mengungkapkan, pada Tahun 2021, Dinsos Provinsi Banten memberikan bantuan kaki palsu kepada 18 orang penyandang disabilitas.

“Hari ini secara simbolis diserahkan kepada lima (5) orang,” ungkapnya.

Ditambahkan, Dinsos Provinsi Banten juga memberikan bantuan pelatihan usaha diantaranya keterampilan menjahit, servis hp serta keterampilan memijat.

Sebagai informasi, secara simbolis bantuan kaki palsu diterima oleh Najiyah (penjahit pakaian), M Ikbal (siswa SMA), Marzuki (penjahit), Firman (kenek mobil) serta Burhan (pedagang aksesoris dan mainan). (*)

Pemprov Banten Terus Dorong Peningkatan Pelayanan Publik, Demi Kemudahan Masyarakat

0

HASTAGNEWS, BANTEN – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menekankan pentingnya pelayanan publik guna memberikan kemudahan bagi masyarakat. Karenanya, Gubernur berharap agar Ombudsman dapat terus mendorong perangkat daerah, BLUD serta BUMD pelayanan publik untuk adaptif, efektif, dan efisien dalam melaksanakan fungsinya.

Hal itu disampaikan Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Asda I Septo Kalnadi dalam Pendampingan Penilaian Kepatuhan Terhadap UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Kepada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Se-Provinsi Banten, yang digelar oleh Ombudsman RI Perwakilan Banten di Hotel Horison Ultima Ratu Jl. Abdul Hadi No. 66, Kota Serang (Rabu, 2 Juni 2021).

“Pemerintah Provinsi Banten juga berharap, Ombudsman sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dalam peningkatan sarana dan prasarana serta inovasi pelayanan publik yang berbasis internet of things, khususnya pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Dimana pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi diharapkan akan dapat menekan angka maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” kata Septo.

Menurut Septo, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 memberi mandat kepada Ombudsman RI untuk berperan sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan BHMN serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang seluruhnya atau sebagian dananya berasal dari APBN atau APBD.

“Untuk itu sangat penting bagi seluruh instansi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari proses penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi. Ini perlu terus kita tingkatkan di tengah kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang paripurna,” ungkapnya.

Kemudian, dalam Peraturan Ombudsman RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik, terdapat 9 (sembilan) variabel penilaian yaitu : 1) standar pelayanan; 2) maklumat pelayanan; 3) sistem informasi pelayanan publik; 4) sarana, prasarana dan fasilitasi; 5) pelayanan khusus; 6) pengelolaan pengaduan; 7) penilaian kinerja; 8) visi, misi, moto pelayanan; dan, 9) atribut.

“Untuk hal-hal demikian perlu kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat serta seluruh stakeholder sehingga masyarakat lebih mengetahui dan memahami terhadap pelayanan apa yang harus kita berikan dan standar-standar apa yang harus dipenuhi oleh instansi sehingga diharapkan mampu mempercepat pelayanan yang masyarakat butuhkan” tambah Septo.

Selain itu, dalam Peraturan Ombudsman RI Nomor 22 Tahun 2016 juga diatur mengenai penilaian kompetensi penyelenggara pelayanan publik. Dimana kategori kepatuhan terhadap standar pelayanan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dikategorikan dalam tiga (3) Zona yaitu Zona Hijau dengan nilai 81 sampai 100 dengan predikat kepatuhan tinggi. Zona Kuning dengan nilai 51 sampai 80 dengan predikat kepatuhan sedang dan Zona Merah dengan nilai 0 sampai 50 dengan predikat kepatuhan rendah.

“Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Banten berhasil masuk Zona Hijau dalam penilaian Ombudsman RI atas kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dengan nilai 80,74 atau predikat kepatuhan tinggi,” ungkap Septo. (*)

Kondisi Jalan Kewenangan Pemprov Banten, Akhir 2021 ditarget 100% Mantap

0

ADVERTORIAL

HASTAGNEWS, BANTEN – Salah satu target pembangunan Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Banten H. Wahidin Halim dan Wakil Gubernur H. Andika Hazrumy adalah jalan mantap pada akhir masa jabatannya. Target tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017-2022. Dalam RPJMD 2017-2022 disebutkan Visi Provinsi Banten adalah Banten Yang Maju, mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Provinsi Banten sebagai berikut :

  1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
  2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
  3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
  4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;
  5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Dalam mewujudkan misi kedua, yaitu membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur, Gubernur Banten H. Wahidin Halim dan Wakil Gubernur H. Andika Hazrumy (WH – Andika), untuk segera menyelesaikannya. WH-Andika pembangunan infrastruktur jalan akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Jalan Bagus, Ekonomi Mulus.

Pada akhir tahun 2020 pemerintahannya, Gubernur Banten H. Wahidin Halim dan Wakil Gubernur H. Andika Hazrumy nyaris merampungkan targetnya. Kondisi infrastruktur jalan yang merupakan  kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sebanyak 93,982% kondisinya mantap alias baik. Artinya, hanya menyisakan sebanyak 6,018%  yang berada dalam kondisi rusak.

Inilah daftar kondisi ruas jalan yang merupakan kewenangan Pemprov Banten :

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Banten

Pada akhir tahun 2021, kondisi infrastruktur jalan kewenangan Pemprov Banten ditargetkan 100% baik alias mantap (Advertorial)

Gubernur Banten Dorong Percepatan Rekonsiliasi Aset Daerah Pemekaran Kabupaten dan Kota Serang

0

HASTAGNEWS, BANTEN – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) sebagai Wakil Pemerintah Pusat mendorong untuk segera melakukan langkah-langkah konkrit dalam rangka rekonsiliasi aset daerah pemekaran. Hal itu diungkap Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar dalam Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Aset Daerah Pemekaran Pemerintah Kabupaten dan Kota Serang di Pendopo Gubernur Banten KP3B Curug, Kota Serang (Jum’at, 28/5/2021).

Rapat yang dipimpin oleh Sekda Al Muktabar diikuti oleh rombongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipimpin Direktur Koordinasi dan Supervisi Brigjen Pol Yudhiawan. Rombongan Pemkab Serang dipimpin oleh Sekda Kabupaten Serang Tb Entus Mahmud Sahiri, sedangkan rombongan Pemkot Serang dipimpin Sekda Kota Serang Nanang Saefuddin. Rapat rekonsiliasi tersebut dihadiri juga OPD terkait di Lingkungan Pemprov Banten.

“Rekonsiliasi aset harus segera dilakukan karena ini mandatory Undang-Undang pemekaran Kota Serang,” tegas Sekda Al Muktabar.

“Penyerahan aset untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Hal senada juga diungkap oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK Brigjen Pol Yudhiawan. Menurutnya, Undang-Undang Pemekaran Kota Serang sejak tahun 2007. Sementara untuk penyerahan aset paling tidak lima (5) tahun.

“Intinya kita jangan melanggar Undang-Undang. Karena ini sudah berjalan selama 14 tahun, aset apa saja yang akan diserahkan?” ungkapnya.

“Harus bergerak maju, jangan mundur lagi. Karena sudah 14 tahun,” tegas Yudhiawan.

Setelah melalui pembahasan, rapat ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Penyerahan 41 Aset Pemkab Serang ke Pemkot Serang di wilayah Kota Serang.

Sebagai informasi, rekonsiliasi aset dilakukan untuk optimalisasi pelayanan masyarakat serta penyelenggaran pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Rekonsiliasi aset daerah pemekaran juga menjadi langkah awal untuk administrasi dan pengelolaan aset daerah pemekaran. (*)

Buka Festival HBN Pertama, Wagub Andika: Banten Akan Inisiasi Regulasi Perbukuan di Daerah

0

HASTAGNEWS, SERANG – Peringatan Hari Buku Nasional (HBN) 2021 ditandai dengan perhelatan Festival Hari Buku Nasional 2021 yang untuk pertama kalinya diselenggarakan secara Nasional dengan tuan rumah Provinsi Banten. Acara pameran buku Nasional yang digelar di kampus baru Untirta Sindang Sari, Kota Serang, selama 5 hari ke depan itu dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Rabu (26/5).

Dalam sambutannya, Andika mengaku bangga dengan dipilihnya Banten sebagai tuan rumah pertama Festival Hari Buku Nasional yang pertama kalinya diselenggarakan tersebut. Selain berharap dapat  menjadi pilot project bagi daerah lainnya untuk menyelenggarakan Hari Buku Nasional di tahun-tahun berikutnya, Andika juga mengaku, Banten akan menginisiasi pembuatan regulasi perbukuan di tingkat daerah.

“Insya Allah Banten akan menjadi yang pertama memiliki regulasi perbukuan daerah,” kata Andika disambut tepuk tangan undangan dan hadirin yang menghadiri pembukaan acara tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan Covid 19 secara ketat.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Ikatan Penerbitan Indonesia (Ikapi) Arys Hilman Nugraha, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud Ristek Maman Fathurrahman, Anggota Komisi IX DPR Ferdiansyah, Duta Baca Indonesia dan Heri Hendrayana atau dikenal dengan Golagong. Juga hadir Rektor Untirta Fatah Sulaiman, Ketua Ikapi Banten Andi Suhud dan ketua panitia acara, Wahyu Rinanto. Adapun Mendikbud Ristek Nadiem Makarim memberikan sambutan secara virtual.

Diungkapkan Andika, berdasarkan PP 75/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 3/2017 terdapat opsi selain pembentukan Perda, pengaturan sistem perbukuan daerah dapat diatur dalam Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota). Di dalam PP tersebut, kata Andika, mengamanatkan Pemerintah Provinsi dapat menetapkan peraturan daerah atau peraturan gubernur dalam rangka akselerasi pengembangan budaya literasi di daerahnya.

“Demikian juga pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menetapkan peraturan daerah atau peraturan bupati/wali kota dalam rangka meningkatkan akselerasi pengembangan budaya literasi di daerah,” katanya.

Terkait opsi penerbitan perkada seperti pergub, kata Andika, hal itu mengingat penyusunan perda lebih kompleks mengingat rancangan perda harus masuk program pembentukan legislasi daerah (Prolegda) terlebih untuk dibahas bersama DPRD. Sementara dalam penyusunan perkada, kata Andika, proses dan tahapannya lebih sederhana, yaitu OPD pemrakarsa dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyusun draft peraturan gubernur kemudian disampaikan kepada Biro Hukum untuk dibahas bersama stakeholder dan pelaku perbukuan.

“Karena itu, Pemerintah Provinsi Banten berharap kegiatan pada hari ini juga dapat meningkatkan daya dukung dalam pengembangan budaya literasi di Provinsi Banten,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Ikapi Arys Hilman Nugraha dalam sambutannya mengaku memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemprov Banten, Untirta dan Ikapi Banten yang telah menginisiasi Festival Hari Buku Nasional pertama di Indonesia di tengah pandemi Covid 19 masih belum mereda. 

“Ini semacam oase, spirit bagi insan perbukan Nasional, di mana di tengah pandemi ini penjualan buku secara Nasional turun hingga 50 persen bahkan lebih,” kata Arys seraya berharap Ikapi di daerah lain dan pemerintah daerahnya mencontoh spirit yang dilakukan di Banten tersebut dengan menyelenggarakan festival serupa dalam memperingati Hari Buku Nasional di tahun-tahun mendatang.

Untuk diketahui, sebanyak 6.000 judul buku dengan jumlah sekitar 120.000 eksemplar dari 150 penerbit meramaikan Festival Hari Buku Nasional tersebut. Andika sendiri mendonasikan sebanyak 1.000 eksemplar buku autobigrafi karyanya berjudul Yang Muda Yang Bekerja kepada panitia festival. (*)