Di Hadapan Wagub, Dispar Banten Tandatangani 12 MoU Kerjasama Pariwisata

0
8

HASTAGNEWS SERANG – Dinas Pariwisata Provinsi Banten melakukan penandatanganan belasan MoU (memorandum of understanding) atau kesepakatan kerjasama dengan sejumlah stake holder atau pemangku kebijakan pariwisata, baik dari Provinsi Banten sendiri, maupun dari luar daerah. Penandatanganan dilakukan dalam acara Forum Bisnis Industri Pariwisata yang digelar dispar di Hotel Ratu Serang, Senin (21/10) malam. Penandatanganan MoU yang di pihak dispar dilakukan oleh kepala dispar, Eneng Nurcahyati, tersebut disaksikan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy.

“Acara ini sebetulnya juga bagian dari tahapan saya sedang menjalani Diklatpim (pendidikan dan pelatihan kepemimpinan) II, di mana saya harus mengajukan program konkrit yang harus direalisasikan ke dalam program di lembaga di mana saya memimpin. Dan Alhamdulillah Pak Wagub selaku mentor saya di Diklatpim ini sangat mendukung dengan program ini,” kata Eneng dalam sambutannya.

Dalam acara tersebut Eneng melakukan penandatangan sebanyak 12 MoU kerjasama pariwisata. MoU pertama bersifat promosi pariwisata dilakukan dispar berturut-turut dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat, The Royal Krakatau Hotel Cilegon dan dengan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak. Berikutnya MoU terkait dengan kerjasama industri kreatif, berturut-turut dilakukan dispar dengan BNI KCU Serang (fasilitasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat, dengan bjb KCU Serang (pelaku usaha industri pariwisata), dengan Hotel Golden Tulip Essential Tangerang (pengadaan produk UMKM) dan dengan Swis Bell In Hotel Cikande (pemasaran produk ekonomi kreatif).

Berikutnya, 5 MoU dilakukan dispar dengan ASITA (association Indonesia tour and travel agency) berturut-turut dari Bali, Jakarta, Lampung, Sumsel dan Jabar. Kelima MoU tersebut terkait dengan kerjasama peningkatan kunjungan wisatwan ke Banten.

Sementara itu wagub dalam sambutannya mengatakan, selain pembuat kebijakan, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator terhadap pengembangan 3 unsur utama pembangunan kepariwisataan yaitu aksesibilitas, amenitas dan atraksi. Peranan pemerintah daerah sebagai fasilitator atau entrepreneur di bidang pariwisata, kata wagub, pada hakikatnya adalah karena hanya pemerintah daerah yang dapat membiaya semua pembangunan yang terkait dengan penyiapan dan pengadaan ketiga unsur utama pembangunan kepariwisataan tersebut.

“Sementara kehadiran swasta atau perusahaan umum (pengelola) pariwisata hanya sebagai pelengkap yang hanya mau berinvestasi jika wadahnya sudah disediakan oleh pemerintah,” ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, lanjut wagub, dapat diketahui bahwa pembangunan pariwisata pada awalnya diinisiasi oleh pemerintah daerah. Baru kemudian partisipasi sektor swasta mulai bermunculan seiring dengan adanya komitmen total dari pemerintah daerah terhadap suatu destinasi yang akan dijadikan objek wisata.

Selanjutnya, kata wagub, peranan atau keterlibatan pemerintah daerah, tidak hanya sekadar menyiapkan berbagai infrastruktur terkait atraksi, aksesibilitas dan amenitas tapi juga terlibat secara langsung dalam pengembangan sektor pariwisata tersebut. “Pemerintah daerah bersama-sama stakeholder pariwisata perlu mempersiapkan dan merencanakan dengan matang setiap objek wisata yang memiliki potensi atraksi yang mampu menyedot banyak wisatawan yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi informasi saat ini,” imbuhnya.

Di era disrupsi digital saat ini, kata wagub, pemasaran destinasi wisata dapat memanfaatkan teknologi informasi dan influencer media sosial atau traveller influencer blogger/ vlogger.

Suatu destinasi wisata, kata wagub, juga sudah harus dilengkapi dengan beberapa atribut seperti area parkir, petunjuk arah, peraturan buat pengunjung, akses jalan buat mobil atau bus, penerangan jalan, ruang pamer, pemandu, toilet, ruang tunggu, restoran, toko souvenir. “Bahkan koneksi internet gratis sebagai fasilitas yang menambah kepuasan tersendiri (deligters) bagi wisatawan,” ujarnya. (*)