Anggaran Pendidikan Nyaris 40%, Wagub Banten: Upaya Menghadirkan Pendidikan Gratis

0
7

HASTAGNEW SERANG – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyebut pengalokasian anggaran pendidikan hingga nyari 40 persen terhadap anggaran belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2020, di antaranya sebagai upaya pemprov dalam merealisasikan pendidikan gratis bagi warga Banten.

“Sesuai dengan kewenangan, yang menjadi kewenangan provinsi adalah tingkat menengah atas dan sekolah khusus,” kata Andika kepada pers usai menghadiri rapat paripurna DPRD Banten dengan agenda Jawaban Gubernur atas pandangan Fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD 2020 di gedung DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Selasa (15/10).   

Sebelumnya dalam rapat tersebut terungkap, alokasi belanja pendidikan pada APBD 2020 mencapai Rp4,42 triliun atau 33,89 persen dari total belanja daerah dengan rincian pada belanja tidak langsung sebesar Rp3,19 triliun dan belanja langsung sebesar Rp1,23 triliun. Sebagian dari anggaran tersebut dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan gratis tingkat SMAN, SMKN dan SKhN yang sudah dilakukan sejak tahun 2018.

Program pendidikan gratis menengah dan sekolah khusus negeri itu mencakup SMAN sebanyak 150 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 117.336 siswa atau biaya sebesar Rp 5 juta per tahun per siswa. Untuk SMKN sebanyak 80 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 75.267 siswa atau biaya  sebesar Rp 5,6 juta per tahun per siswa. Berikutnya, untuk sekolah khusus Negeri sebanyak 7 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 1.083 siswa atau biaya sebesar TRp 3,5 juta per tahun per siswa.

Terungkap di dalam rapat tersebut, total APBD yang dialokasikan untuk pendidikan gratis sebesar Rp 1,012 tiriliun dengan rincian pembiayaan tambahan penghasilan guru dan tenaga kependidikan PNSD sebesar Rp 378,22 milyar, guru honorer sebanyak 9.547 orang sebesar Rp 216,45 milyar (13 bulan), dan untuk operasional sekolah serta tambahan jam mengajar sebesar Rp572,48 milyar.

Di luar itu, pemprov juga menanggarkan hibah BOSDA atau biaya operasional sekolah untuk SMA, SMK dan SKh swasta sebesar Rp119,73 miliar dengan rincian untuk 616 SMK, 354 SMA, dan 88 SKh. Adapun perhitungannya untuk SMA/SMK sebesar Rp 500 ribu per siswa per tahun, dan untuk SKh sebesar Rp 650 ribu per siswa per tahun. Rincian jumlah siswanya masing-masing SMA 58.440 orang, SMK 175.384 orang, dan SKh 4.337 orang. Penggunaan dari hibah tersebut adalah 60 persen untuk insentif guru dan 40 persen untuk operasional sekolah.

Rp250 M untuk BPJS

Di sektor kesehatan, Pemprov Banten mengajukan alokasi anggaran untuk  program kesehatan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu sebanyak 1.006.710  jiwa dalam bentuk pembayaran premi kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Anggaran yang disebut didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tersebut dialokasikan sebesar Rp 250 miliar.

Untuk urusan kesehatan ini disebut dialokasikan total sebesar Rp1,64 triliun atau 15,54 persen dari total belanja daerah. Hal itu disebut sesuai dengan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Masih terkait kesehatan, pemprov juga mengalokasikan anggaran untuk pengadaan lahan RSUD Banten sebesar Rp 30,99 miliar, untuk keperluan pembelian lahan seluas 15.000 meter persegi, pengembangan RSUD Banten dan pembangunan unit diklat menuju RS pendidikan. (*)