Wagub Banten: Profesi & Pengabdian Satu Paket yang Harus Dimiliki PNS

0
7

HASTAGNEWS PANDEGLANG – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai salah satu unsur aparatur dalam birokrasi pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat memiliki dua dimensi pengertian. Pertama, sebagai pekerjaan atau profesi, dan kedua PNS sebagai pengabdian. Keduanya, kata Andika, adalah satu paket yang harus dimiliki setiap PNS.

“Sebagai pekerjaan atau profesi, seorang PNS dituntut memiliki profesionalitas. Sedangkan dalam pengertian sebagai pengabdian, seorang PNS harus mempertajam sensitivitas sebagai pengayom dan pelayanan masyarakat untuk merespon berbagai permasalahan krusial yang dihadapi masyarakat di wilayah Provinsi Banten,” demikian diungkapkan Andika saat menutup Diklat Calon ASN di Lingkungan Provinsi Banten Angkatan tahun 2019 yang diselenggarakan Badan Pendidikan SDM Daerah Provinsi Banten di gedung kampus BPSDM Banten, Karang Tanjung, Pandeglang, Rabu (2/10).

Melalui Pelatihan Dasar CPNS tersebut, kata Andika, diharapkan dapat mewujudkan PNS profesional yang merupakan cita-cita reformasi birokrasi dengan penekanan pada reformasi PNS sebagai pelaksana pelayanan publik. Andika melanjutkan, CPNS Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun budaya kinerja agar efektivitas perencanaan dan implementasi program pembangunan berjalan optimal.

Lebih jauh Andika mengatakan, reformasi budaya kinerja diperlukan melalui serangkaian tahapan sistematis seluruh komponen birokrasi untuk membangun faktor-faktor pemicu dan unsur pembentuk budaya kinerja.

Menurut Andika, rasa kesatuan seluruh aparatur dan rasa kesamaan tujuan di antara ASN pada masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten maupun di lingkungan pemerintah kabupaten/ kota se-Provinsi Banten menjadi modal terbangunnya budaya kinerja.

“Selain itu, aparatur mempunyai tanggung jawab atas pencapaian kinerja dan merasa bertanggung jawab atas hasil yang dicapai. Adanya target kinerja yang jelas dan berjenjang di setiap unit kerja akan membuat setiap aparatur memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas sehingga pada akhirnya memicu terwujudnya budaya kinerja,’ paparnya.

Sementara itu, Kepala BPSDMD Banten Endrawati mengatakan, penyelenggaraan Latihan Dasar CPNS telah mengalami perubahan dengan sistem pola baru. Hal itu, kata dia, mengacu pada peraturan Kepala LAN Nomor 12 tahun 2018 tentang pelatihan dasar CPNS.

“Perubahan itu terutama pada kurikulum atau materi pembelajarannya yang dirancang untuk dapat meningkatkan kemampuan organisasi birokrasi di sektor publik,’ ujarnya.

Selain materi pembelajaran, lanjut Endrawati, perubahan lain yang membedakan Latsar CPNS pola baru ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang sistem pengelolaan pemerintah yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemberian pelayanan melalui konsep whole of government (WOG) dan best practice.

Untuk itu, kata dia, BPSDM Provinsi Banten mulai mengintegrasikan peningkatan kompetensi aparatur melalui program pendidikan dan pelatihan yang lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal pengayoman dan pelayanan masyarakat dan menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan. (*)