Disambangi Dewan Pendidikan, Wagub Banten Minta Masukan Secara Berkala

0
11

HASTAGNEWS SERANG – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengaku membutuhkan input atau masukan persoalan dan perkembangan dunia pendidikan di Provinsi Banten, terlebih dari Dewan Pendidikan Provinsi Banten sebagai wadah di mana para stake holder pendidikan di Banten bernaung. Menurutnya, masukan dari Dewan Pendidikan selain bersifat wajib karena sudah menjadi tugas pokok fungsi lembaga tersebut.

“Saya tadi minta dijadwalkan bisa bertemu dengan Dewan Pendidikan secara berkala, karena persoalan pendidikan sifatnya dinamis,” kata Andika usai menerima pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Banten di ruang kerjanya, di Pendopo Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Selasa (24/9).

Andika mengungkapkan, dalam pertemuan terungkap Dewan Pendidikan memiliki sejumlah program terkait dengan upaya perbaikan bidang pendidikan di Provinsi Banten, utamanya pendidikan menengah atas yang menjadi kewenangan Pemprov Banten. “Tadi diungkapkan soal diskursus persoalan sistem zonasi di mana banyak orang tua murid memprotes kebijakan pemerintah pusat tersebut,” kata Andika.

Andika menyebut, temuan Dewan Pendidikan Provinsi Banten bahwa memang masih terjadi banyak protes terkait dengan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru tingkat SMA sederajat di Provinsi Banten. “Menurut Dewan Pendidikan tadi di sejumlah daerah ada semacam penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat tersebut, dan Dewan Pendidikan Banten sendiri kini tengah melakukan kajian terkait hal tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Banten dadang Setiawan mengaku pihaknya sengaja melakukan audiensi dengan Andika, setelah sebelumnya juga melakukan hal seruapa dengan Gubernur Banten Wahidin Halim. “Intinya tadi Pak Wagub sangat terbuka dengan masukan-masukan dari kami, bahkan beliau ingin kami bisa bertemu dengan beliau secara berkala untuk dapat membahas persoalan pendidikan secara intensif,” paparnya.

Dadang menambahkan, pihaknya juga sempat mendiskusikan persoalan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Banten yang meski mengalami peningkatan, namun masih perlu terus didorong untuk dapat lebih meningkat lagi. Disebutkan Dadang, Angka Partisipasi Kasar PAUD atau pendidikan anak usia dini di Banten hampir tembus angka 60 persen dari 976.692 anak usia PAUD yaitu anak usia 3-6 tahun yang ada di Banten, pada tahun 2017 lalu.

“Pak wagub tadi beharap APK itu bisa terus ditingkatkan, agar semua anak usia 3-6 tahun di Banten mendapatkan haknya untuk dapat mengakses PAUD,” ujarnya.

Selain itu, kata Dadang, persoalan pengangguran juga mendapatkan porsi pembahasan pihaknya bersama Andika dalam pertemuan tersebut. Mengutip Andika, Dadang mengatakan, perlu dikaji terkait keberadaan SMK atau sekolah kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan warga di sekitar sekolah tersebut berada. (*)