Kejar Target Pajak, Banten Niat Gandeng Tokopedia & Bukalapak

0
12

SERANG – Pemprov Banten mengaku akan bekerja sama dengan flatform digital seperti Tokopedia dan Bukalapak dalam upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Daerah khususnya PKB atau pajak kendaraan bermotor dan BBNKB atau bea balik nama kendaraan bermotor. Upaya lainnya adalah penerapan sistem dua loket di kantor bersama SAMSAT, penerapan standar ISO 9001:2015, hingga penerapan sistem pembayaran non tunai dengan bekerjasama dengan Bank Banten.

“Penerapan e-SAMSAT ini diberlakukan pada wilayah hukum Polda Banten DAN wilayah hukum Polda Metro Jaya,” kata Wagub Banten Andika Hazrumy pada rapat paripurna DPRD Banten dengan agenda Jawaban Gubernur atas Pandangan Fraksi DPRD Banten terhadap Laporan Pertenaggungjawaban APBD Banten 2018, di ruang rapat paripurna DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Kamis (4/7).

Masih terkait itu, wagub mengatakan, pemprov juga akan melakukan penambahan gerai SAMSAT dan mobil SAMSAT keliling, hingga kegiatan intensifikasi dilakukan melalui kegiatan penelusuran data wajib pajak yang belum mendaftar ulang.

Realisasi Pendapatan

Lebih jauh wagub mengungkapkan, bahwa pendapatan daerah dari target sebesar Rp.10,47 trilyun tercapai sebesar Rp.10,32 trilyun atau 98,50% pada tahun anggaran 2018. Tidak tercapainya realisasi secara penuh tersebut, kata wagub, disebabkan kurangnya penyaluran dana transfer dari pemerintah.

Adapun mengenai penerimaan pajak rokok yang tidak tercapai sebagaimana dipertanyakan oleh Fraksi Gerindra dan Fraksi Amanat Partai Persatuan Pembangunan pada rapat paripurna DPRD sebelumnya, kata Andika, hal itu disebabkan oleh realisasi penerimaan pajak rokok pada Triwulan III dan IV (minus bulan desember) diberlakukan pemotongan sebagai kontribusi dukungan program jaminan kesehatan sebesar 37,5%.

“Hal ini mengacu pada dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 128 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan,” imbuhnya.

Berikutnya, mengenai penurunan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 apabila dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebelumnya ditanyakan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Amanat Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Gerindra, kata Andika, hal itu disebabkan oleh menurunnya penerimaan retribusi jasa umum dari objek penerimaan jasa pelayanan pendidikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten.

“Ini akibat dari pembatalan peserta diklat kepemimpinan III/IV dan diklat teknis dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 4,86 miliar yang merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan retribusi daerah,” ujarnya.

Penurunan penerimaan retribusi lainnya, lanjut Andika, antara lain pelayanan kepelabuhan, penjualan hasil produksi usaha daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan serta retribusi ijin trayek pada Dinas Perhubungan karena beralihnya kewenangan, baik ke Pemerintah Pusat maupun kabupaten/kota berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here