Wagub Banten: Birokrasi Era Kini Sudah Tidak Bisa Toleransi PNS Asal Kerja

0
10

PANDEGLANG – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, peningkatan profesionalisme PNS sudah tidak dapat ditawar lagi. Menurutnya, birokrasi sudah tidak bisa lagi mentoleransi PNS yang asal kerja saja. Setiap PNS saat ini dituntut untuk memberikan kontribusi kinerja yang jelas dan terukur kepada organisasi.

“Dengan profesionalisme diharapkan akan terwujud standar kompetensi pegawai sehingga untuk jabatan yang sama di berbagai tingkatan dan organisasi akan memiliki kualitas dan kapasitas yang setara,” kata Andika dalam sambutannya saat acara penutupan Pelatihan Dasar Calon PNS di Lingkungan Provinsi Banten tahun 2019 di gedung Badan Pendidikan SDM Pemprov Banten, Pandeglang, Kamis (20/6).

Pelatihan dilakukan terhadap 200 calon ASN dengan rincian masing-masing 40 orang peserta dari Pemkot Serang, Pemkab Pandeglang, dan Pemkab Lebak. Sisanya 80 orang peserta dari Pemkab Pandeglang.

Menurut Andika, profesionalisme aparatur menjadi salah satu tanggung jawab lembaga kependidikan dan kepelatihan PNS (BPSDM) untuk lebih meningkatkan kapasitas dalam mendukung keberhasilan program pembelajaran yang berkualitas. BPSDM, kata Andika, merupakan aktor yang penting dalam menentukan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui kualitas pendidikan dan pelatihan yang dijalankannya.

Sementara itu Kepala BPSDM Pemprov Banten Endrawati menjelaskan, penyelenggaraan Latihan Dasar CPNS telah mengalami perubahan dengan sistem pola baru yang mengacu pada peraturan Kepala LAN Nomor 12 tahun 2018 tentang pelatihan dasar CPNS. Perubahan itu terutama pada kurikulum/materi pembelajarannya yang dirancang untuk dapat meningkatkan kemampuan organisasi birokrasi di sektor publik.

Selain materi pembelajaran, lanjutnya, perubahan lain yang membedakan Latsar CPNS pola baru membekali peserta dengan pengetahuan tentang sistem pengelolaan pemerintah yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemberian pelayanan melalui konsep whole of government (WOG) dan best practice.

Untuk itu, menurut Endrawati, BPSDM Provinsi Banten mulai mengintegrasikan peningkatan kompetensi aparatur melalui program pendidikan dan pelatihan yang lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal pengayoman dan pelayanan masyarakat dan menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan. “Selain itu, BPSDM Provinsi Banten juga terus melakukan kajian-kajian akademis terkait dengan penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif dan efesien,” imbuhnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here