Banten Kembali Pertahankan Opini WTP dari BPK Tahun Ini

1
25

Serang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018. Penyerahan laporan atas hasil pemeriksaan tersebut dilakukan di Gedung DPRD Banten, Rabu, 22 Mei 2019.

“BPK Perwakilan Provinsi Banten telah melakukan pemeriksaan atas LKPD Banten tahun 2018. Berdasarkan pemeriksaan, maka BPK memberikan opini WTP atas LKPD tahun 2018,” ujar Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten Hari Wiwoho Rabu, 22 Mei 2019.

Meski Badan Pemeriksa Keuangan menyematkan status wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemprov Banten 2018, auditor negara itu memberi catatan khusus soal sistem pengendalian internal dan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada sejumlah OPD. “Temuan-temuan yang tersisa itu banyaknya temuan-temuan lama, bukan yang sekarang,” kata Hari.

Menurutnya, berdasarkan pasal 20 Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mewajibkan setiap pejabat terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi BPK disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan diterima.

“Dan terkait catatan yang kami berikan, Pak Gubernur ini sangat sigap dengan rekomendasi-rekomendasi yang kami berikan,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, setelah menima LHP BPK, pemprov banten segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK.

“WTP bukan berarti tuntas pekerjaan kita. Ada catatan yang harus ditindaklanjuti. Harus buat dari sekarang bagaimana rencana aksi untuk menindaklanjuti catatan. agar tahun depan tidak ada catatan-catatan lagi,” katanya.

Wahidin mengatakan, pengawasan akan lebih ditingkatkan, monitoring dan rekonsiliasi melalui rapat pimpinan setiap bulannya untuk dilakukan evaluasi. Hal tersebut sebagai bagian tindak lanjut temuan secara cepat sesuai rekomendasi BPK. “Nanti dalam anggaran tahun berikutnya akan kami perbaiki, seperti tata kelola BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan lainnya,” katanya.

WH menuturkan, capaian WTP tersebut merupakan hasil kerja sama semua pihak baik eksekutif maupun legislatif sehingga menghasilkan keberkahan di bulan suci Ramadan. “Pemprov Banten memperoleh opini WTP ketiga kalinya, harus kita syukuri apalagi bulan puasa ini agar jadi keberkahan,” ujar WH.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here